Migrasi Penduduk Jakarta ke Depok Meningkat Jelang Pilkada 2024: Apa Dampaknya?
ReportaseDaily,- Anggota Komisi II DPR RI, Munawaroh, menyoroti fenomena meningkatnya migrasi penduduk dari Jakarta ke Kota Depok menjelang Pilkada Serentak 2024. Fenomena ini diduga sebagai dampak dari kebijakan penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh Pemda Jakarta.
“Tadi, Walikota Depok menginformasikan tentang banyaknya perpindahan penduduk dari Jakarta ke Depok akibat kebijakan penertiban NIK. Secara demografi, letak Kota Depok yang berbatasan langsung dengan Jakarta menambah perhatian khusus terhadap migrasi ini menjelang pelaksanaan pilkada serentak,” ungkap Munawaroh usai pertemuan Komisi II DPR RI dengan Walikota Depok, KPU Kota Depok, Bawaslu Kota Depok, dan jajaran pemerintah lainnya di Balai Kota Depok pada Selasa, 17 September 2024.
Politisi dari PPP ini juga mengamati bahwa banyak mahasiswa dari berbagai daerah tinggal dan kuliah di Depok. Mengingat hanya penduduk ber-KTP setempat yang dapat berpartisipasi dalam Pilkada, kondisi ini perlu diantisipasi oleh Bawaslu Kota Depok sebagai potensi kerawanan pemilu.
“Kondisi ini harus diperhatikan oleh Bawaslu, mengingat banyaknya penduduk pendatang di suatu daerah,” tegas Munawaroh.
Legislator Dapil Jateng X ini juga mengungkapkan keprihatinan terkait masih adanya orang yang sudah meninggal yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Kasus seperti ini terjadi di mana-mana; orang yang sudah meninggal masih tercatat. Alasan dari pihak KPU adalah mereka tidak bisa menghapus pemilih yang sudah meninggal tanpa lampiran surat keterangan meninggal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil),” katanya.
Sementara itu, masyarakat hanya mengurus surat kematian di kelurahan dan rumah sakit. Pada hari pemilihan nanti, diharapkan Bawaslu dan masyarakat dapat ikut mengawasi agar DPT tidak disalahgunakan dengan mencantumkan orang yang telah meninggal. (*)
Related posts
Featured
No Comments