Rosiyati Thamrin Ajak Swasta Terlibat dalam Program Bantuan Pendidikan
Anggota Komisi X DPR RI Rosiyati MH Thamrin (Foto: dpr.go.id) Jakarta, ReportaseDaily,– Anggota Komisi X DPR RI, Rosiyati MH Thamrin, mengusulkan agar pemerintah melibatkan institusi pendidikan swasta dalam program bantuan dana pendidikan. Menurutnya, selama ini, inisiatif bantuan dari kementerian dan lembaga lain cenderung tidak melibatkan sekolah-sekolah swasta.
“Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan akses pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita, setiap kali ada program bantuan, sebaiknya melibatkan sektor swasta,” ungkap Rosi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI mengenai Panja Pembiayaan Pendidikan yang berlangsung baru-baru ini, seperti dikutip dari dpr.go.id, Rabu, 28 Agustus 2024.
Dia menambahkan, terdapat banyak lembaga pendidikan swasta, baik formal maupun informal, yang memiliki fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas. Namun, mereka memerlukan dukungan biaya operasional agar dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
“Saya sekali lagi menekankan, dari PAUD, SD, SMP, hingga perguruan tinggi, mohon untuk melibatkan institusi pendidikan swasta. Kita bisa mengelompokkan berdasarkan kemampuan dan kondisi setempat,” imbuhnya, sebagai perwakilan dari Fraksi PDI-Perjuangan.
Rosi menjelaskan bahwa bantuan biaya operasional tersebut seharusnya ditujukan untuk siswa yang kurang mampu secara ekonomi tetapi tidak berhasil dalam seleksi penerimaan di institut negeri. Hal ini tentunya membutuhkan alokasi dana atau beasiswa agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan.
“Negara kita, Indonesia, seharusnya memastikan bahwa semua warganya merasakan manfaat dari pemerintah. Jika alokasi dana hanya ditujukan untuk sekolah negeri, bagaimana dengan sekolah swasta yang juga tidak dikenakan pajak?” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa ia telah menerima masukan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai seberapa besar dana yang diperlukan untuk meratakan layanan dan kualitas pendidikan dengan melibatkan sektor swasta. Menurutnya, alokasi dana tersebut tidak akan sebesar jika pemerintah harus membangun atau merenovasi sekolah negeri untuk memenuhi kebutuhan yang ada.
“Kita patut bersyukur karena pihak swasta bersedia berkontribusi dalam pendidikan dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Mereka hanya memerlukan dukungan biaya operasional. Jumlah yang dibutuhkan tidak terlalu besar, tidak sampai ratusan triliun rupiah. Menurut perhitungan ICW, hanya sekitar Rp84 triliun jika sekolah-sekolah swasta dilibatkan dalam operasional penerimaan siswa,” tutup Rosi. (*)
Related posts
Featured
Trending
No Comments